Surabaya, eHealth. Sejak ditundanya peresmian Rumah Sakit Pemerintah Kota di daerah Surabaya Barat dari tanggal 30 Januari 2010, RSUD Bhakti Dharma Husada tersebut terus mendapatkan pembinaan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, salah satunya adalah dari Konsultan Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Hari Rabu siang (24/2) dua orang mantan Kepala Dinas Kesehatan tersebut mengunjungi RS yang beralamat di Jln. Raya Kendung No.115-117, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo ini.“Ada baiknya kita ber positive thinking dengan ini (pengunduran peresmian, Red), yakni supaya kita lebih mempersiapkan dengan baik,” tutur dr. Esty Martiana Rachmie, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya saat memimpin rapat di ruang Direktur RSUD BDH bersama Konsultan Dinkes Kota Surabaya, dan jajaran pengurus utama RSUD BDH termasuk Direktur RSUD BDH.
Walau mengaku kecewa karena tidak dapat melayani masyarakat dengan adanya pengunduran launching RSUD BDH, tetapi Kadinkes terus meyakinkan kepada seluruh pengurus utama RSUD BDH bahwa kesiapan perlu terus ditingkatkan. “Terutama menata SDM-nya saat ini,” lanjutnya.
Konsultan Dinkes Kota Surabaya, dr. Widiharto, MPH, saat itu memberikan banyak saran mengenai “penampilan” RS yang dulunya bernama Rumah Sakit Surabaya Barat ini. “Baiknya ada seragam bagi seluruh petugas, supaya bisa membedakan yang mana dokter yang mana petugas administrasi,” tutur mantan Kepala Dinkes Kota Surabaya era tahun 1991-1996 ini.
Selain itu, dokter yang pernah menjabat sebagai Direktur RSUD Dr. Soebandi Kabupaten Jember ini juga menyarankan adanya visi yang jelas dari RSUD BDH, begitu juga dengan misi dan mottonya. Tidak hanya untuk diketahui oleh para pengurus utama, tetapi ada baiknya visi yang menurutnya merupakan semangat dasar sebuah RS ini harus diketahui dan dimengerti oleh seluruh staf dan petugas dari RS.
“Visi itu perlu untuk menyatu padukan semuanya, munculnya pun harus dirapatkan dulu,” lanjut dokter yang biasa disapa dengan panggilan dr. Wid ini. Ada baiknya orang awam pun tahu mengenai semangat tersebut.
Dokter asli Surabaya ini yang juga pernah menjadi Konsultan EPI dari UNICEF untuk Somalia, Afrika memberikan beberapa langkah utama untuk RS menjadi lebih baik. Diantaranya mengupayakan supaya pasien tidak wira-wiri atau berputar-putar. “Jangan sampai pasien melakukan kegiatan yang sama dua kali,” jelasnya.
Hal ini merujuk pada saat pasien mendaftar harus membayar untuk kemudian di tempat lain harus membayar lagi, walaupun hal itu merupakan prosedur yang harus dijalankan, tetapi terkadang hal tersebut akan membuat pasien bingung dan tidak nyaman. Bapak tiga orang putra ini pun menyarankan pembayaran di satu pintu dengan mengutamakan pelayanan kesehatan kepada pasien.
Kemudian, Ia menganjurkan teknis pembayaran praktis, antrian praktis hingga tidak menyebabkan panjangnya antrian, dan juga teknis alur resep yang diberikan dokter. Hal tersebut berdasarkan pengalamannya membangun sebuah RS khusus yakni Rumah Sakit Mata Fatma. Di akhir rapat siang hari itu, dr. Wid bersama dr. Handoko Ruspandi, MM mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang juga merupakan Konsultan Dinkes Kota Surabaya, memberikan checklist tentang pedoman penilaian Rumah Sakit kepada Direktur RSUD BDH, drg. Rias Arimukti.
Dalam rapat itu pula masih belum ada kejelasan kapan Raperda Pelayanan Kesehatan yang didalamnya membahas tarif pelayanan kesehatan di RSUD BDH akan disahkan, sehingga pembicaraan mengenai kapan RSUD BDH ini dibuka pun tidak dibahas lebih lanjut. Sejauh ini sambil menunggu pembukaan RS tersebut, telah dibentuk struktur pengurus beserta visi, misi dan motto yang mendasari kinerja dari seluruh staf rumah sakit ini.(Fie)
